Mencerdaskan anak bangsa yang berkualitas, berkarakter dan berakhlak mulia merupakan tugas yang tidak main-main. Semua elemen masyarakat, tak terkecuali Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan ambil bagian melakukan diklat yang berkualitas dalam mencerdaskan anak bangsa tersebut.
Oleh karenanya dua bulan (Mei – Juni 2010) belakangan ini Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan bersibuk ria dalam penyusunan pedoman, desain, kurikulum dan silabus Diklat Inpres bagi guru pendidikan agama Islam (PAI) pada sekolah/madrasah dan pendidikan diniyah, kepala madrasah dan pengawas PAI pada sekolah/madrasah.
Kesibukan tersebut bermula bahwa penyelenggaraan Diklat Inpres ini yang semula diserahkan kepada Direktorat Pendidikan Agama Islam (Pais) beralih kepada Pusdiklat Teknis.
Beralihnya penyelenggaraan diklat inpres tersebut karena kesadaran penuh dari dua orang pejabat, yaitu Kepala Biro Perencanaan (Drs. H. Syamsudin) dan Direktur Pais, (Dr. H. Imam Tholhah) yang keduanya mantan Sekretaris Badan Litbang dan Diklat. Keduanya berpikir jauh ke depan dan memahami bahwa penyelenggaraan diklat inpres sepantasnya diselenggarakan oleh Pusdiklat Tenaga Teknis dan Balai Diklat Keagamaan (BDK) di seluruh Indonesia.
Ternyata mendesain program Diklat Inpres bukan perkara mudah. Tujuan diklat inpres yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kecakapan, dan wawasan tugas guru PAI, kepala madrasah dan pengawas di lingkungan Kementerian Agama serta membentuk kepribadian dan membangun sikap mental yang menjunjung tinggi etika, norma, dan moral, sehingga mereka diharapkan mampu menjadi guru PAI, kepala madrasah dan pengawas PAI pada sekolah dan madrasah yang professional, handal, dan dapat menjadi teladan baik bagi guru, anak didik maupun bagi masyarakat sekitarnya.
Ada angin segar dari Bapak sekretaris Badan Litbang dan Diklat, drs. H. Asmu’i, SH., M.Hum, bahwa untuk penanganan bidang akademik diklat inpres harus dari widyaiswara, bukan dari struktural. Hal itu tidak lain adalah untuk memberdayakan widyaiswara. Disamping itu memang tugas pejabat atau staf struktural bukan di pendidikan akan tetapi di bidang administrasi. Bahkan Sekretaris Bandan Litbang di depan para peserta diklat multi media bagi widyaiswara Kamis malam (17/6-2010) mejelaskan bahwa Kepala-kepala BDK harus menjaga komitmen dan mau berjuang tentang hal itu. Oleh karenanya para widyaiswara jangan berpikiran sempit, kusut dan cengeng.. Widyaiswara harus memiliki sikap mental yang tangguh dan jiwa pengabdian lebih dari yang didiklat. Pemberian pelayanan baik terhadap peserta diklat terbukti dengan diselenggarakannya diklat inpres di tiap-tiap provinsi atau kabupaten yang dirasa tidak menyulitkan peserta diklat untuk menjangkaunya. Fasilitatsi dan akomodasi dioptimalkan serta distandarkan. Begitu pula penggunaan dana pun harus sesuai peruntukannya.
Terasa ada yang lain bahwa setiap materi inti jenis diklat ada aksi tindak lanjut yang akan dilaksanakan di lapangan, baik bagi diklat inpres guru PAI pada sekolah dan madrasah, kepala madrasah, pengawas madrasah dan pengawas PAI pada sekolah atau pendidikan diniyah.
Menujrut Pgs. Kapusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan Hj. Siti Maryam, M.Pd. Rabu malam (16/6-2010), diklat inpres dimulai pelaksanaannya pada bulan Agustus 2010. Tentu saja hal ini tidak lama lagi bagi para widyaiswara untuk bergegas, sehingga bisa jadi tugas para widyaiswara, khususnya widyaiswara tenaga teknis keagamaan tidak sedikit.
Disamping itu perlu diingat bahwa diklat ini sangat ketat pengawasannya, karena hasil pengawasan diklat inpres ini kepada Presiden.
Para penyelenggaraan diklat, lanjut Sekretaris Badan Litbang dan Diklat, hal itu harus menjadi petugas yang lebih baik. Artinya, janganlah sekali-kali melakukan kegiatan penyelenggaraan diklat dengan cara memendekkan hari. Karena biaya yang berlebih karena hari yang dipendekkan harus dikembalikan kepada negara.
Disamping itu diklat inpres tersebut merupakan motivasi bagi widyaiswara untuk melangkah lebih maju dan bersikap profesional. Karena cara-cara memendekkan hari (misalnya) berarti merongrong atau mengkroposi lembaga diklat itu sendiri.
Seyogyanyalah para widyaiswara berpikir jauh ke depan untuk memajukan lembaga diklat bukan untuk kepentingan sendiri. Para widyaiswara harus memiliki idealisme, berusaha dan bangga. Dengan demikian, apapun jenis diklatnya atau kegiatan apapun yang diberikan kepada widyaiswara, tentunya harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan profesional. (Hindun Anwar)

Mencerdaskan anak bangsa yang berkualitas, berkarakter dan berakhlak mulia merupakan tugas yang tidak main-main. Semua elemen masyarakat, tak terkecuali Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan ambil bagian melakukan diklat yang berkualitas dalam mencerdaskan anak bangsa tersebut.
Oleh karenanya dua bulan (Mei – Juni 2010) belakangan ini Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan bersibuk ria dalam penyusunan pedoman, desain, kurikulum dan silabus Diklat Inpres bagi guru pendidikan agama Islam (PAI) pada sekolah/madrasah dan pendidikan diniyah, kepala madrasah dan pengawas PAI pada sekolah/madrasah.
Kesibukan tersebut bermula bahwa penyelenggaraan Diklat Inpres ini yang semula diserahkan kepada Direktorat Pendidikan Agama Islam (Pais) beralih kepada Pusdiklat Teknis.
Beralihnya penyelenggaraan diklat inpres tersebut karena kesadaran penuh dari dua orang pejabat, yaitu Kepala Biro Perencanaan (Drs. H. Syamsudin) dan Direktur Pais, (Dr. H. Imam Tholhah) yang keduanya mantan Sekretaris Badan Litbang dan Diklat. Keduanya berpikir jauh ke depan dan memahami bahwa penyelenggaraan diklat inpres sepantasnya diselenggarakan oleh Pusdiklat Tenaga Teknis dan Balai Diklat Keagamaan (BDK) di seluruh Indonesia.
Ternyata mendesain program Diklat Inpres bukan perkara mudah. Tujuan diklat inpres yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kecakapan, dan wawasan tugas guru PAI, kepala madrasah dan pengawas di lingkungan Kementerian Agama serta membentuk kepribadian dan membangun sikap mental yang menjunjung tinggi etika, norma, dan moral, sehingga mereka diharapkan mampu menjadi guru PAI, kepala madrasah dan pengawas PAI pada sekolah dan madrasah yang professional, handal, dan dapat menjadi teladan baik bagi guru, anak didik maupun bagi masyarakat sekitarnya.
Ada angin segar dari Bapak sekretaris Badan Litbang dan Diklat, drs. H. Asmu’i, SH., M.Hum, bahwa untuk penanganan bidang akademik diklat inpres harus dari widyaiswara, bukan dari struktural. Hal itu tidak lain adalah untuk memberdayakan widyaiswara. Disamping itu memang tugas pejabat atau staf struktural bukan di pendidikan akan tetapi di bidang administrasi. Bahkan Sekretaris Bandan Litbang di depan para peserta diklat multi media bagi widyaiswara Kamis malam (17/6-2010) mejelaskan bahwa Kepala-kepala BDK harus menjaga komitmen dan mau berjuang tentang hal itu. Oleh karenanya para widyaiswara jangan berpikiran sempit, kusut dan cengeng.. Widyaiswara harus memiliki sikap mental yang tangguh dan jiwa pengabdian lebih dari yang didiklat. Pemberian pelayanan baik terhadap peserta diklat terbukti dengan diselenggarakannya diklat inpres di tiap-tiap provinsi atau kabupaten yang dirasa tidak menyulitkan peserta diklat untuk menjangkaunya. Fasilitatsi dan akomodasi dioptimalkan serta distandarkan. Begitu pula penggunaan dana pun harus sesuai peruntukannya.
Terasa ada yang lain bahwa setiap materi inti jenis diklat ada aksi tindak lanjut yang akan dilaksanakan di lapangan, baik bagi diklat inpres guru PAI pada sekolah dan madrasah, kepala madrasah, pengawas madrasah dan pengawas PAI pada sekolah atau pendidikan diniyah.
Menujrut Pgs. Kapusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan Hj. Siti Maryam, M.Pd. Rabu malam (16/6-2010), diklat inpres dimulai pelaksanaannya pada bulan Agustus 2010. Tentu saja hal ini tidak lama lagi bagi para widyaiswara untuk bergegas, sehingga bisa jadi tugas para widyaiswara, khususnya widyaiswara tenaga teknis keagamaan tidak sedikit.
Disamping itu perlu diingat bahwa diklat ini sangat ketat pengawasannya, karena hasil pengawasan diklat inpres ini kepada Presiden.
Para penyelenggaraan diklat, lanjut Sekretaris Badan Litbang dan Diklat, hal itu harus menjadi petugas yang lebih baik. Artinya, janganlah sekali-kali melakukan kegiatan penyelenggaraan diklat dengan cara memendekkan hari. Karena biaya yang berlebih karena hari yang dipendekkan harus dikembalikan kepada negara.
Disamping itu diklat inpres tersebut merupakan motivasi bagi widyaiswara untuk melangkah lebih maju dan bersikap profesional. Karena cara-cara memendekkan hari (misalnya) berarti merongrong atau mengkroposi lembaga diklat itu sendiri.
Seyogyanyalah para widyaiswara berpikir jauh ke depan untuk memajukan lembaga diklat bukan untuk kepentingan sendiri. Para widyaiswara harus memiliki idealisme, berusaha dan bangga. Dengan demikian, apapun jenis diklatnya atau kegiatan apapun yang diberikan kepada widyaiswara, tentunya harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan profesional. (Hindun Anwar)